Pekalongan (12/08/2024) Pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik diberikan kewenangan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui kepuasan masyarakat. Salah satu indikator yang menunjukan terjadinya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah sebagai penyelenggara layanan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kinerja dapat ditunjukan salah satunya melalui keberadaan struktur organigram. Keterbukaan informasi mengenai struktur organigram yang jelas memudahkan alur masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai dengan kategorinya.
Kehadiran struktur organigram pada umumnya sering dipandang sebelah mata dikarenakan bentuknya hanya sebuah bagan yang disertai dengan nama dan jabatan. Tanpa disadari adanya bagan struktur organisasi memberikan informasi mengenai layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak pengguna pelayanan publik untuk mengetahui siapa saja orang yang diberikan kewenangan untuk mengelola sebuah tanngung jawab. Disitulah terjadinya tahapan pengawasan terhadap keberlangsungan pelayanan publik sehingga diharapkan dapat menjadi sistem yang menjaga kualitas pelayanan publik.
Tidak terkecuali Pemerintah Desa Proto, struktur organigram yang dimiliki oleh Desa Proto terkesan relatif sudah lama dan diperlukan untuk dilaksanakan pembaharuan. Maka dari itu, salah satu program monodisiplin yang dilaksanakan oleh Muhammad Frakha Pulung Pambayun sebagai Mahasiswa Administrasi Publik adalah dengan membuat struktur organigram yang baru. Penyerahan bagan struktur organnigram Desa Proto kepada perangkat desa. Organigram yang diserahkan adalah hasil dari konsultasi kepada perangkat desa. Sesi penyerahan bingkai bagan struktur organigram Desa Proto dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan canva untuk modal ilmu kedepannya jika memiliki inovasi terhadap pemberian layanan yang membutuhkan penggunaan canva.